“Kami dari DPP LPM RI, sudah berkoordinasi ke Kemendagri, TNI, dan Polri untuk menguatkan kembali fungsi LPM sebagai pilar-pilar kesatuan sosial, bangsa dan politik di desa. Di sisi lain, kita juga perlu menyiapkan proses regenerasi LPM Desa/Kelurahan, mendorong kualitas kader/pengurus serta mendorong pemerintahan daerah untuk lebih memerhatikan kader-kader LPM Desa di daerah” Jawab, Ketua Umum DPP LPM RI.
Baca Juga: Bocoran Ikatan Cinta 16 April 2021, Lihat Andin Menangis, Al Ungkap Identitas Reyna pada Mama Rosa
Ia juga sepakat dengan usulan Prof Sri Puryono, bahwa kegiatan seperti Webinar LPM Jawa Tengah ini perlu diduplikasi oleh beberapa daerah propinsi lainnya di Indonesia.
Selanjutnya, hadir pula Ketua DPN Persatuan Pejabat Perangkat Desa Indonesia (PPDI) Bapak Widhi Hartono. Ia hadir memberikan sambutan pengantar mewakilkan pejabat perangkat desa di Indonesia. Ia mengapresiasi kegiatan ini dan memberikan beberapa catatan terhadap keberjalanan pokmas LPM Desa/Kelurahan di Indonesia.
“Masalahnya, terdapat pada ketidakpahaman dari pihak supradesa di seluruh Indonesia, khususnya LPM Desa ini masih melihat pemerintahan desa sebelum UU Desa diberlakukan. Setelah UU Desa ini berlaku, kepala desa sewajarnya sebagai presiden, dan kelompok masyarakat lainnya, itu adalah kekuatan supradesa yang sudah seharusnya mensukseskan visi-misi dan program-program kepala desa. Kapan-kapan, kita perlu diskusi tatap muka, Pak Prof Sri untuk menyamakan visi misi perjuangan.” Ujar Widhi Hartono.
Baca Juga: Tak Kunjung Diperbaiki, Bupati Dinilai Lamban Atasi Kerusakan Jalan Larangan-Songgom
Setelah mendengar sambutan-sambutan dari peserta, sesi materi pokok kegiatan disampaikan oleh Bapak Sumarna S.Pd., M.Pd selaku Sekretaris DPD LPM Jawa Tengah dan Bapak Ir. Imam Mudzakkir selaku Pembina AKSITARU Indonesia.
Dalam sesi pemaparan pertama, Bapak Sumarna menjelaskan sekilas selayang pandang keberjalanan DPD LPM Jawa Tengah, dan rencana aksi strategis serta program-program DPD LPM Jawa Tengah. Pihaknya juga menjelaskan beberapa tahapan-tahapan pembentukan DPD LPM Kabupaten/Kota.
“Kami dari DPD LPM Jawa Tengah sudah mencetak bendera pataka untuk tiga puluh lima (35) Kabupaten/Kota di Jawa Tengah, dan saat ini baru sekitar dua puluh (20) DPD LPM Kab/Kota yang sudah terdaftar sebagai anggota kami. Harapannya, kegiatan ini berhasil mempercepat pembentukan kepengurusan LPM di Kab/Kota, mengingat target kami terkait pembentukan kepengurusan daerah harus selesai tahun ini.” Jelas Sumarna.
Baca Juga: Usulkan Keppres Potong 2,5 Persen dari Gaji ASN, Baznas: Potensi Zakat Rp300 Triliun