Network
KABAR TEGAL - Ketua DPR RI Dr. (H.C) Puan Maharani mengingatkan agar semua pihak termasuk setiap level pemerintah terbuka mengenai status Covid-19 di daerah masing-masing.
Bagi Puan, keterbukaan ini akan bermanfaat untuk menentukan langkah pengendalian Covid-19. Hal ini menjadi penting karena pengendalian dan penanganan Covid-19 yang dilakukan bersama.
“Jangan nutup-nutupi status Covid-19 di wilayahnya. Kalau (zona) merah ya bilang merah, jangan seolah-olah sehat, justru itu yang harus kita atasi, karena implikasinya akan membahayakan seluruh warga” jelas Puan sebagaimana dikutip KabarTegal dari situs resmi DPR RI pada Senin, 31 Mei 2021.
Baca Juga: Malaysia Putuskan Lockdown Total Usai Melonjaknya Kasus Positif Covid-19
Pada kesempatan yang sama, Politisi PDI-Perjuangan itu meminta pemerintah daerah untuk segera menentukan langkah penanganan sekaligus berkoordinasi dengan pihak terkait jika wilayahnya masuk dalam zona merah Covid-19.
Ia juga mengimbau agar pemda lebih berhati-hati menerapkan kebijakan peningkatan perekonomian.
Penerapan kebijakan ekonomi perlu jadi perhatian supaya tidak menciptakan potensi besar penularan Covid-19. Oleh karena itu, Puan menegaskan kesehatan dan keselamatan harus selalu menjadi prioritas utama.
Baca Juga: Viral Foto Cahaya Misterius Jatuh di Puncak Gunung Merapi, Begini Penjelasan LAPAN
“Ekonomi penting, tapi keselamatan warga yang utama. Jadi harus sabar,” ungkap legislator dapil Jawa Tengah V itu.
Mantan Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (PMK) periode 2014-2019 itu menyatakan akan tetap mendorong pemerintah pusat untuk mempercepat vaksinasi hingga tercapai kekebalan komunal (herd imunity).
Semua usaha pengendalian Covid-19, menurutnya, akan lebih efektif jika mendapat dukungan masyarakat.
Baca Juga: Satgas Balapulang Kulon Libatkan 'Kumbang' untuk Cegah Penularan Covid-19
Oleh karena itu, Puan minta masyarakat untuk saling mengingatkan pentingnya disiplin menjalankan protokol kesehatan walaupun sudah divaksinasi.
“Saya minta kepala daerah sinergi dengan pemerintah pusat. Tidak mungkin kita jalan sendiri-sendiri,” tutupnya.***
