Network
Sementara itu peneliti DFW-Indonesia, Subhan Usman menyoroti peran dan keberadaan Penasehat Menteri dan Komisi Pemangku Kepentingan dan Konsultasi Publik Kelautan dan Perikanan yang tidak efetif dan perlu segera dibubarkan. “Keberadaannya tidak efektif, memperpanjang birokrasi dan menciptakan banyak bos dalam kelembagaan KKP” kata Subhan.
Kedua tim tersebut gagal menjalankan perannya untuk menghasilkan nasehat dan early warning system kepada Menteri Kelautan dan Perikanan serta buruknya kualitas kebijakan yang dihasilkan oleh Menteri Keluatan dan Perikanan sampai akhirnya terjerat korupsi. Tim yang dibentuk pada Januari 2020 dan berjumlah 22 orang tersebut juga dinilai membebani APBN KKP. “Kami melihat tidak ada output dan rekomendasi strategis yang bermanfaat dan dipergunakan oleh Menteri dalam pengambilan keputusan dan berdampak positf bagi stakeholder kelautan dan perikanan” kata Subhan.
Selain membubarkan ke-2 tim tersebut, Presiden perlu segera melakukan rekruitmen pejabat eselon 1 yang masih kosong di KKP. Kinerja KKP tidak akan membaik jika beberapa pejabat utama masih berstatus sementara. “Sekretaris Jenderal, Dirjen Perikanan Tangkap dan Dirjen Pengelolaan Ruang Laut mesti segera diisi oleh pejabat definitif agar dapat melakukan konsolidasi program tahun anggaran 2021 nanti” kata Subhan.***
