Network
Karena itu, Dian berharap kepada Pj Bupati Tegal Agustyarsyah untuk memperhatikan aspirasi guru honorer ini.
"Nanti akan ada dialog lagi," ucapnya.
Sementara itu, Kepala BKPSDM Kabupaten Tegal, Mujahidin, usai menerima dialog perwakilan guru honorer, pihaknya telah menerima aspirasi dari para guru honorer tersebut.
"Intinya kami sudah jelaskan secara kebijakan untuk menetapkan formasi PPPK 2024 ada tiga jenis, ada guru, kesehatan dan tenaga teknis. Terkait dengan regulasi nanti seperti apa masih menunggu," kata Mujahidin.
Baca Juga: Amankan Demo 'Pilkades PAW' di Desa Banjarturi, Polres Tegal Kerahkan 161 Personel
Terkait dengan formasi, lanjut Mujahidin, mengacu KemenPAN no 11 tahun 2024 yang mewajibkan daerah menghitung Analisi Beban Kerja (ABK) terutama untuk pejabat pelaksana untuk mengakomodir para tenaga non ASN.
"Prioritas dalam kebijakan pengadaan ASN tahun 2024 itu adalah pelayanan dasar itu pasti, karena menyangkut guru dan tenaga kesehatan. Kemudian prioritas tenaga guru non ASN dan jabatan-jabatan terdampak transformasi digital," terangnya.
Menurut Mujahidin, pihaknya akan berkolaborasi dengan Bagian Organisasi yang nanti akan keluar ABK.
Terkait dengan usulan formasi guru PPPK, kata Mujahidin, pasti akan menyesuaikan kemampuan keuangan daerah.
"Ini nanti Bappeda dan Bagian Keuangan akan menghitung kira-kira struktur APBD, nanti akan kita rapatkan lagi," pungkasnya.***
