Network
KABAR TEGAL - Dr. Dewi Aryani. M.Si Anggota DPR RI Fraksi PDI Perjuangan Dapil Jawa Tengah IX mengimbau kepada para kepala daerah di Kabupaten Tegal, Kabupaten Brebes dan Kota Tegal untuk proaktif memonitor formasi PPPK untuk para guru honorer di wilayahnya masing- masing.
Pernyataan ini merupakan kelanjutan komitmen Dewi Aryani dalam mengawal perjuangan guru honorer di dapilnya.
Beberapa hari yang lalu Forum Persatuan Guru Honorer Kabupaten Tegal sempat melakukan audiensi di rumah aspirasi Dewi Aryani di pantura Tegal sebelum para guru melakukan pertemuan dengan beberapa pihak terkait di Jakarta.
Baca Juga: Audiensi dengan Dewi Aryani, Guru Honorer di Kabupaten Tegal Minta Dipercepat jadi PPPK
Beredar info perkembangan mengenai formasi guru honorer diantaranya dari Mendikbudristek menyatakan telah menyiapkan 1 juta formasi untuk guru honorer, namun sampai saat ini baru sekitar 506.252 yang diajukan oleh pemerintah daerah (pemda) seluruh Indonesia. Dari jumlah tersebut ada pelamar sekitar 388.313 dan dinyatakan lulus passing grade.
Dewi berharap pemda segera melakukan monitor dan kordinasi intensif mengenai hal ini dan mendorong untuk pro aktif dalam pengajuan formasi di wilayahnya masing-masing. Apapun perkembangan yang ada di pusat harus selalu di monitor pemerintah daerah termasuk dalam melakukan kordinasi dengan para guru honorer.
Selain itu DeAr panggilan akrabnya, berharap agar pemerintah pusat juga segera memberikan kepastian dibukanya lagi formasi baru agar pemda dapat segera melakukan pengajuan termasuk diantaranya adalah optimalisasi.
Baca Juga: Tenaga Honorer Bakal Dihapus Tahun 2023, Sebagian Pekerja Disarankan Outsourcing
“Guru adalah salah satu tiang utama kekuatan dan kedaulatan bangsa ini, tanpa guru tidak akan bisa bangsa ini mencetak generasi penerus yang bermutu dan berkualitas. Karenanya perhatian pemerintah pusat dan daerah untuk para guru diharapkan maksimal," ujar DeAr.
Guru juga berhak atas status layak, upah layak dan hidup layak. Untuk itu Dewi Aryani meminta DPRD Fraksi PDI Perjuangan (PDIP) untuk mengawal proses ini.
