Network
Oleh karena itu, Bahtiar meminta Kepala Daerah dan Pemerintahannya memiliki tanggung jawab untuk menaikan indek korupsi.
Bahtiar juga mengharapkan Pemerintah Daerah untuk memperhatikan indikator dari Monitoring Center for Prevention (MCP), yang merupakan aplikasi yang dibuat untuk memudahkan monitoring yang dilakukan oleh bidang Koordinasi dan Supervisi Pencegahan Korupsi (Korsupgah) KPK RI.
Baca Juga: Sambut Baik Keberadaan Serat Malam, Jumadi: Harus Bisa Mengedukasi Masyarakat
MCP merupakan area intervensi Satgas Pencegahan KPK, dengan indikator, perencanaan penganggaran APBD, pengadaan barang dan jasa, pelayanan terpadu satu pintu, peningkatan kapabilitas APIP, tata kelola dana desa untuk daerah Kabupaten, manajemen daerah, optimalisasi pendapatan daerah dan penguatan manajemen ASN.
Dalam acara tersebut juga dilakukan penandatanganan Komitmen Perbaikan Tatakelola Pemerintahan Daerah dan Pemberantasan Korupsi, Pemerintah Daerah se-Eks Karesidenan Pekalongan.
Bahtiar berharap kedepan seluruh Pemerintah Daerah bisa bersama-sama mensejahterakan masyarakatnya, dengan meneruskan pakta integritas yang telah ditandatangani untuk diteruskan sampai ke bawah.
Baca Juga: Yayasan Ponpes Al Hikmah Terima Bantuan 100 Sak Semen dari Baznas Kota Tegal
Wali Kota Tegal, Dedy Yon Supriyono menyampaikan bahwa pihaknya menyambut baik kegiatan rakor tersebut akan menjadi tekad bersama pada komitmen untuk menciptakan tatakelola pemerintahan yang bersih, transparan, akuntabel, dan bebas dari korupsi.
Dedy Yon juga menuturkan diperlukan komitmen semua pihak, terutama untuk pembentukan pemerintah yang bersih dan bebas korupsi.***
