Network
KABAR TEGAL - Kasus dugaan korupsi yang mejerat Menteri Sosial (Mensos) Juliari P Batubara mengundang keprihatinan pemerhati sosial Kabupaten Tegal, Rudi Siswanto. Rudi yang juga adalah Ketua LSM Benteng Masyarakat (Benmas) sangat menyayangkan Bantuan Sosial (Bansos) yang digelontorkan pemerintah baik pusat maupun daerah dijadikan ajang untuk meraup keuntungan sendiri.
Seperti diketahui sebelumnya, Mensos Julari P Batubara dijadikan tersangka oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) atas dugaan suap dalam pengadaan Bansos Kemensos untuk masyarakat Jabodetabek. Mensos diduga menerima suap belasan milyar rupiah hasil pendalaman KPK.
Rudi Siswanto berharap momentum ini dijadikan pelajaran berharga bagi aparatur di daerah. Bansos yang masih tengah berjalan khususnya di Kabupaten Tegal tetap harus dilaksanakan karena masih sangat dibutuhkan masyarakat.
Baca Juga: Penampakkan Terbaru Gedung Tua SCS Kota Tegal, Belum Resmi Dibuka Namun Ramai Dikunjungi Wisatawan
"Momentum ini harus jadi pelajaran kita bersama. Dugaan korupsi yang terjadi di Kemensos harus disingkapi dengan positif, jadikan ini awal untuk berbenah. Bansos masih sangat dibutuhkan masyarakat, mengingat Kabupaten Tegal masih zona merah," ujar Rudi yang juga anggota Satuan Gugus (Satgas) Percepatan Penanganan Covid-19 Kabupaten Tegal.
Bansos yang diterima masyarakat Kabupaten Tegal dianggap efektif untuk pemulihan ekonomi. Bansos yang terdiri dari Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT), Bantuan Sosial Tunai (BST), Bantuan Langsung Tunai Dana Desa (BLT DD), maupun Bansos yang bersumber dari APBD I dan APBD II.
Dalam kesempatan terpisah, Rudi juga mengingatkan Pemerintah Desa (Pemdes) untuk mengikuti dan mentaati Peraturan Menteri Desa dan PDT berkaitan dengan BLT DD. Masyarakat yang saat ini bersikap kritis seringkali membuat curhatan di media sosial terkait BLT DD yang tak kunjung diterima. Bahkan banyak Desa yang dikabarkan sudah tidak punya anggaran untuk menyalurkan BLT DD kepada masyarakat.
Baca Juga: Ganjar : Kalau Ada Yang Minta 'Cash Back' Pengadaan Bansos Laporkan ke Saya
"BLT DD hendaknya juga disalurkan kepada masyarakat. Sejak jauh-jauh hari pemerintah pusat maupun daerah menghimbau agar jangan dulu APBDes dipakai untuk pembangunan fisik. Penanganan Covid-19 dan pemulihan ekonomi masyarakat jadi prioritas utama", tegas Rudi.***
