KABAR TEGAL - Ratusan massa yang tergabung dalam Aliansi Masyarakat Peduli Pendidikan Anti Kekerasan (AMPAK) melakukan unjuk rasa (demo) di Depan Kantor Dinas Pendidikan dan Kebudayaan (Dikbud) dan Kantor Pemerintah Kabupaten Tegal, Kamis, 16 Maret 2023.
Aksi unjuk rasa (demo) tersebut digelar sebagai bentuk keresahan atas maraknya tawuran pelajar di Kabupaten Tegal, hingga yang terbaru sampai memakan korban jiwa.
Ketua Koordinator AMPAK, Toipin, mengatakan bahwa aksi damai ini sebagai bentuk keresahan masyarakat terhadap pendidikan yang sekolahnya terbukti gagal menjalankan tugas dan fungsinya. Selain itu, aksi ini digelar agar pihak terkait melakukan antisipasi agar kejadian tawuran pelajar tidak lagi terjadi.
Baca Juga: Ratusan Guru di Brebes Demo, Polres Brebes Amankan Situasi Tetap Terkendali
“Kami sudah buatkan 4 surat yang dilayangkan kepada Ketua DPRD, Bupati Tegal, Dewan Pendidikan dan Dinas Dikbud Kabupaten Tegal. Namun, karena hari ini yang menemui hanya Dikbud, kami memberikan surat hanya di Dikbud saja,” kata Toipin.
Menurutnya, ada 5 tuntutan yang diajukan AMPAK dalam aksi ini, salah satunya adalah mencabut izin sekolah yang siswanya terlibat dalam tawuran.
Kemudian, pihaknya juga meminta pihak terkait untuk memecat kepala sekolah yang dianggap tidak mampu untuk mendidik siswanya lantaran siswanya terlibat dalam tawuran.
Baca Juga: Bank Jateng Cabang Tegal Kunjungi Sekretariat IWO Tegal untuk Proses Buka Tabungan dan Investasi
“Mendesak Bupati Tegal untuk merekomendasikan sekolah SMA atau SMK yang bermasalah ke Gubernur agar ditutup atau dicabut sekolahnya maupun izinnya,” pungkasnya.
Selanjutnya, mendesak agar mengembalikan wewenang SMA atau SMK ke Pemerintah Daerah.
“Dulu wewenangnya kan Kabupaten lalu di Provinsi, agar wewenang itu dikembalikan lagi ke Kabupaten,” ungkapnya.
Pihaknya juga menuntut agar ketua Dewan Pendidikan Kabupaten Tegal mundur bersama dengan anggotanya.
Baca Juga: Polres Tegal Menjaga Aksi Ratusan Masyarakat Peduli Pendidikan Anti Kekerasan
“Turunkan dewan pendidikan Kabupaten Tegal bersama dengan anggotanya,” jelasnya.
Lantaran hari ini tidak ditemui Bupati dan Ketua DPRD Kabupaten Tegal, ia menyebut kedepan kemungkinan akan ada aksi yang lebih besar.
“Kita kecewa, karena aksi keprihatinan dari masyarakat ini tidak memperoleh tanggapan yang serius dari Bupati dan Ketua DPRD Kabupaten Tegal. Padahal, sebelum melakukan aksi kita sudah melakukan pemberitahuan akan adanya aksi keprihatinan ini,” bebernya.
Sementara itu, Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan (Dikbud) Kabupaten Tegal, Was’ari, saat menemui aksi damai yang dilakukan AMPAK, mengucapkan terima kasih atas kepeduliannya terhadap suasana pendidikan yang kondusif.
Baca Juga: Ratusan Kontraktor Akan Demo di Kantor Bupati Tegal, Hal Ini yang Akan Disuarakan
“Kualitas dan kondusifitas pendidikan di Kabupaten Tegal adalah harapan kita bersama, termasuk kami dan masyarakat semuanya. Dengan hadirnya rekan-rekan disini saya anggap sebagai bentuk kepedulian terhadap pendidikan di Kabupaten Tegal,” ungkapnya.
Terkait tuntutan AMPAK, menurutnya hal tersebut tentu saja akan dibaca, pelajari dan disikapi oleh Dinas Dikbud Kabupaten Tegal.
“Jadi yang sudah disampaikan ini, saya akan pelajari lebih lanjut," terang Was'ari.
Was'ari mengatakan akan bertindak sesuai regulasi terkait tuntutan yang diajukan.
"Satu di antara tuntutan yaitu pencabutan izin operasional sekolah yang terlibat tawuran. Nah, ini tidak bisa serta merta ditutup atau dicabut izinnya, tapi ada regulasinya." katanya.
"Termasuk soal pencopotan jabatan kepala sekolah, sehingga harus sesuai regulasi," imbuhnya.***