KABAR TEGAL - Praktik penjualan buku pendamping maupun LKS di lingkungan sekolah di Kabupaten Tegal masih marak terjadi, walau dalam Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 17 Tahun 2010 Tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan, dijelaskan secara rinci tentang itu.
Dalam Pasal 181 PP Nomor 17 Tahun 2010, sudah jelas disebutkan bahwa pendidik dan tenaga kependidikan, baik perseorangan maupun kolektif, dilarang menjual buku pelajaran, bahan ajar, perlengkapan bahan ajar, pakaian seragam, atau bahan pakaian seragam di satuan pendidikan.
Juga dijelaskan melalui Permendikbud Nomor 6 tahun 2021 tentang Petunjuk Teknis Pengelolaan Dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS), sekolah dilarang menjadi distributor buku LKS.
Baca Juga: Permudah Pelayanan Masyarakat, Polres Tegal Launching Aplikasi EMISIST
Menanggapi masih maraknya penjualan buku kepada siswa di sekolah, Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Tegal, ketika hendak ditemui di kantornya, Kamis 23 September 2021, tidak berada ditempat. Bahkan beberapa kali sebelumnya tidak dapat menemuinya.
Namun, salah satu pengawas di Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Tegal, Didik Haryadi, mengatakan bahwa LKS harusnya dibuat oleh gurunya, bukan kemudian dibeli oleh siswa.
"LKS harusnya dibuat oleh gurunya, bukan dibeli, gurunya yang memberikan soal maupun penugasan," kata Didik.
Baca Juga: Inilah Daftar 14 Chanel TV yang Akan Berhenti Beroperasi di Indonesia
Terkait LKS maupun buku pendamping yang beredar di sekolah-sekolah di Kabupaten Tegal, Didik pun mengaku tidak mengetahui peredarannya.
"Peredarannya sendiri saya gak tau, ada atau tidak saya gak tau, gak ngurusi," tuturnya.
Didik berharap terkait penugasan maupun soal untuk siswa, diserahkan ke guru untuk menyusunnya, bukan pembelian buku dari penerbit. Menurutnya, dana BOS harusnya dapat mengcover pembelian buku untuk siswa.
"Yang guru-guru menjual disini adalah buku pendamping, itu boleh asalkan tidak ada paksaan ataupun guru langsung menjual ke siswa," ujarnya.
Salah satu orang tua siswa di Kabupaten Tegal, menyebutkan kalau selama ini anaknya diminta membeli buku, seolah ada paksaan. Apalagi dengan adanya pandemi Covid-19, orang tua merasa keberatan.
Baca Juga: Kemendikbudristek Temukan Klaster Covid-19 Baru pada Kegiatan Sekolah Tatap Muka di Indonesia
"Anak disuruh gurunya beli buku di koperasi siswa, kalau tidak membeli nanti tidak bisa mengikuti pelajaran atau ketinggalan," ungkapnya.***