KABAR TEGAL- Kebijakan lama di era Donald Trump kini dibatalkan oleh penggantinya yakni Presiden Joe Biden.
Sebelumnya, usai dilantik Joe Biden langsung membatalkan larangan masuk bagi warga negara asing yang bermayoritas muslim.
Baca Juga: Ini yang Dirasakan Presiden Jokowi Setelah Disuntik Vaksin Covid-19 Dosis Kedua
Selain itu, Joe Biden juga menghentikan pembangunan tembok perbatasan dengan negara Amerika Latin yang berbatasan langsung.
Menurut utusan Amerika Serikat (AS) di PBB Richard Mills, Presiden Joe Biden menginstruksikan jajarannya untuk segera memulihkan keterlibatan negeri paman sam itu yang kredibel dengan Palestina dan Israel.
Baca Juga: Jalani Vaksinasi Covid-19 Kedua, Raffi Ahmad: Ngerasa Ngantuk dan Pegel-pegel Aja
Richard Mills mengatakan kepada Dewan Keamanan bahwa dorongan diplomatik akan memperbaiki hubungan dengan otoritas Palestina, dan rakyat Palestina.
Dirinya menambahkan bahwa di bawah mantan Presiden AS Donald Trump hubungan tersebut tak berkembang.
Mills mengumumkan bahwa pemerintahan Biden akan mengaktifkan kembali bantuan AS untuk Palestina yang sebelumnya telah ditangguhkan oleh Donald Trump.
Baca Juga: Presiden Jokowi Lantik Listyo Sigit Prabowo Sebagai Kapolri
Dirinya juga mencatat bahwa program bantuan PBB untuk Palestina akan dipulihkan.
"Ini akan mencakup pemulihan bantuan kemanusiaan untuk Palestina yang ditangguhkan Trump, dan pembukaan kembali perwakilan Palestina di Washington yang ditutup Trump pada 2018," kata Mills seperti apa yeng diberitakan Pikiran-Rakyat.com dalam artikel "Kembali Batalkan Kebijakan Donald Trump, Joe Biden Aktifkan Kembali Bantuan AS untuk Palestina".
"Keterlibatan diplomatik AS harus didasarkan pada perundingan aktif dengan kedua belah pihak, dan keberhasilan akhir membutuhkan persetujuan aktif dari kedua belah pihak," ujarnya.
Pernyataan tersebut secara resmi mengkonfirmasi kebijakan pemerintahan baru AS soal isu Israel-Palestina sejak Biden menjabat pada 20 Januari lalu.
Mills menekankan bahwa selanjutnya AS akan mendesak pemerintah Israel dan otoritas Palestina untuk menghindari langkah sepihak yang membuat solusi dua negara lebih sulit, seperti aneksasi wilayah, aktivitas pemukiman, perobohan bangunan, dan lainnya.***