Cara Cek Bansos PKH dan BPNT 2025 Lewat Aplikasi dan Situs Resmi Kemensos

KABAR TEGAL - Pemerintah kembali menyalurkan bantuan sosial (bansos) tahap kedua tahun 2025 bagi 16,5 juta Keluarga Penerima Manfaat (KPM). Penyaluran bansos ini dilakukan melalui dua program utama, yaitu Program Keluarga Harapan (PKH) dan Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT), dengan total anggaran mencapai Rp10 triliun.

Menteri Sosial Saifullah Yusuf, yang akrab disapa Gus Ipul, mengumumkan kebijakan tersebut dalam konferensi pers di Kantor Kementerian Sosial, Jakarta, beberapa waktu lalu.

Penyaluran Bansos Berbasis DTSEN untuk Efisiensi

Penyaluran bansos tahun ini menggunakan Data Tunggal Sosial dan Ekonomi Nasional (DTSEN) sebagai dasar data terbaru sesuai arahan Presiden Prabowo Subianto. DTSEN diklaim mampu meningkatkan ketepatan sasaran, mengurangi tumpang tindih penerima, dan mengefisienkan penggunaan anggaran negara.

"Sebanyak 1,8 juta keluarga telah kami keluarkan dari daftar penerima, karena kondisi ekonominya sudah membaik," kata Gus Ipul. "Dana tersebut kini dialihkan kepada masyarakat miskin ekstrem yang lebih membutuhkan."

Pemutakhiran Data Lebih Terbuka

Kementerian Sosial menerapkan dua strategi dalam pemutakhiran DTSEN, yakni melalui integrasi data lintas lembaga seperti Dukcapil, BPS, dan kementerian terkait, serta partisipasi masyarakat melalui aplikasi Cek Bansos yang menyediakan fitur Usul dan Sanggah.

Masyarakat diminta menyiapkan KTP dan KK untuk mempermudah proses verifikasi data yang lebih akurat dan transparan.

Validasi Berlapis untuk Transparansi

Proses validasi data bansos tidak hanya dilakukan oleh Kementerian Sosial. Badan Pusat Statistik (BPS) telah melakukan verifikasi lapangan terhadap 12 juta keluarga. Dari jumlah tersebut, 6,9 juta keluarga dinyatakan layak menerima bantuan dan dimasukkan dalam pembaruan DTSEN.

Selanjutnya, data diverifikasi oleh Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) untuk memastikan akuntabilitas program.