Network
KABAR TEGAL- Anggota DPR RI Aria Bima mengatakan tidak boleh ada monopoli untuk vaksin COVID-19, khususnya dari sisi pengadaan.
"Semua harus diberi ruang, tidak boleh ada monopoli. BUMN tidak boleh monopoli, swasta tidak boleh monopoli. Regulasi harus memberikan kesempatan yang sama untuk semua bisa mengakses vaksin," kata Wakil Ketua Komisi VI DPR RI itu saat membagikan paket sembako kepada warga yang tinggal di Rumah Susun Semanggi Solo, Sabtu 20 Februari 2021.
Ia mengatakan akses pengadaan vaksin ini juga jangan sampai dimonopoli oleh lingkaran yang dekat dengan kekuasaan, termasuk dengan kementerian.
"Semua dapat akses yang sama, aturan harus memberikan kesempatan yang sama, namun tetap dalam kontrol karena ini menyangkut hajat hidup orang banyak. Kontrol ini di antaranya dilakukan oleh Kementerian Kesehatan dan BUMN," katanya. Dikutip dari Antara.
Bahkan, pihaknya mendorong kepada seluruh masyarakat baik dari dunia akademis maupun medis untuk terus mencari temuan dalam mengatasi penularan SARS-CoV-2, seperti belum lama ini UGM menciptakan GeNose C19.
"Semua berlomba-lomba memikirkan rakyat, berkaitan dengan mengatasi virusnya dan memperkecil penularan dan dampak ekonomi. Kami memberikan ruang, jangan sampai menutup partisipasi. DPR RI saya pimpin sendiri mengizinkan adanya vaksin mandiri, tetapi jangan profit oriented. Jangan ke kompetisi yang tidak adil," katanya.
Baca Juga: Arsy Widianto Rilis Lagu Patah Hati 'Padamu Luka', Beri Rasa Cinta Namun yang Didapat Luka
Bahkan, menurut dia, vaksin mandiri juga penting sebagai alternatif lain bagi masyarakat.
"Karena terus terang itu juga mengurangi APBN yang harus dikeluarkan. Vaksin untuk rakyat, biarkan untuk yang lebih membutuhkan, vaksin bagi yang bisa membayar sendiri, ya, biar bayar sendiri," katanya.
