Network
KABAR TEGAL - Dana pembangunan Ibu Kota Negara (IKN) dari APBN hanya diluncurkan untuk penyediaan infrastruktur dasar dari kawasan inti pusat pemerintahan IKN. Hal ini diungkapkan oleh Kementerian Keuangan (Kemenkeu).
Informasinya saat ini pemerintah sedang mencari solusi sumber pendanaannya. Baik investasi swasta, BUMN dan pelibatan badan usaha.
Ketidakjelasan sumber dana IKN Nusantara tersebut dinilai semakin memprihatinkan perencanaan pemerintah. Hal Ini membuat publik berkomentar.
Direktur Eksekutif Indonesia Poltical Opinion (IPO) Dedi Kurnia Syah mengatakan jika ketidakjelasan anggaran IKN memperlihatkan bahwa IKN sebagai proyek yang dipaksa jalan.
Baca Juga: Jadwal Film Terbaru yang Tayang di Bioskop Tegal, Ada 'Kukira Kau Rumah'
Dedi menyampaikan Negara seolah tidak patuh pada program prioritas yang seharusnya sudah siap.
Dedi menuturkan secara politik, IKN diperlukan sebagai bentuk penyebaran pembangunan. Hal ini bertujuan agar tidak terlalu padat di Jakarta.
Meskipun begitu, memindahkan fungsi IKN secara penuh ke tempat yang baru semestinya perlu analisa yang lebih lanjut.
“Terlebih jika situasinya dipaksakan, publik akan menilai IKN sebagai program politik yang diperuntukkan membangun prestisius rezim, bukan dibangun pada kemaslahatan bangsa,” demikian kata Dedi.
Baca Juga: Kasus Omicron Ditemukan di Kabupaten Tegal, Sebanyak 53 Orang Terkonfirmasi Positif Covid-19
