Network
KABAR TEGAL - Menteri Sosial Tri Rismaharini mengatakan pihaknya bakal fokus memperbaiki data penerima bantuan sosial (bansos) tahun 2021. Langkah tersebut disebabkan sering tidak validnya Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS).
"Kami sudah berdiskusi dengan beberapa perguruan tinggi. Memang kemarin tahap pertama kami mendengarkan sebetulnya apa yang menjadi parameter tiap-tiap daerah," kata Risma dalam keterangannya, Kamis, 14 Januari 2021.
Menurut Risma, nantinya parameter tersebut akan berbeda di setiap daerah. Dengan parameter tersebut, nanti besaran atau nilai dari bansos yang diberikan akan disesuaikan dengan kebutuhan dari masing-masing kelompok.
Baca Juga: Dandim Tegal Pimpin Apel Pagi dan Senam Sebelum Bekerja
"Kemarin salah satu yang bagus sekali disampaikan dari Papua, kalau parameter yang dipakai dari pakaian, kemudian juga nanti di pegunungan seperti apa, ini saya pikir masukan yang bagus," katanya.
Risma menuturkan, pihaknya akan melibatkan mahasiswa dalam melakukan survei, dan membantu proses pendataan terkait penetapan parameter kemiskinan.
"Akhir bulan ini kita harus bisa menetapkan untuk parameter kemiskinan. Supaya bisa tepat di setiap daerah," tegasnya.
Baca Juga: DPR RI Tegaskan Mensos Risma Harus Kerja Keras Tuntaskan Kemiskinan
Risma menyebutkan, salah satu penyebab serapan anggaran bansos yang tidak mencapai 100 persen yakni data penerima yang tidak lengkap dan tidak valid.
Selain itu kerap kali data penerima juga tidak sesuai dengan yang didaftarkan dalam e-wallet, atau dompet digital yang didaftarkan sebagai penerima bansos.
"Sekarang menjadi konsentrasi saya dengan daerah untuk melengkapi karena tidak terkineksinya dengan NIK (Nomor Induk Kependudukan)," tambahnya.
Baca Juga: Tak Gemetar, Dokter yang Jadi Vaksinator Ganjar Ternyata Teman Gowes
Sebelumnya, Risma menyatakan telah menyiapkan sejumlah langkah agar penyaluran bantuan sosial (bansos) COVID-19 tepat sasaran.
Risma mengatakan pihaknya telah menyiapkan perangkat lunak yang akan memadu-padankan data penerima bansos dengan NIK.
"Jadi sebelum kita proses realisasi dan PT Pos Indonesia itu kami menyiapkan software itu di mana yang pertama penerima itu harus connect dengan data NIK," katanya.***
