Raperda : 3 Tahun Kedepan Pemkab Berkewajiban Bangun Sarpras Bagi Kaum Difable

- 1 November 2020, 07:49 WIB
Foto : Humas Kab. Tegal
Foto : Humas Kab. Tegal /

KABAR TEGAL - Badan Pembentukan Peraturan Daerah (Bapemperda) DPRD Kabupaten Tegal menggelar publik hearing tiga Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) di Ruang Badan Anggaran DPRD, tiga Raperda tersebut salah satunya Raperda Perlindungan Hak-hak Disabilitas.

Ketua Bapemperda DPRD Kabupaten Tegal, Miftahudin mengatakan Raperda itu merupakan Perda Inisiatif DPRD Kabupaten Tegal. Pihaknya meminta masukan dan saran dari pihak-pihak terkait sebelum dibahas dalam Panitia Khusus (Pansus). Seperti Raperda Perlindungan Hak-hak Disabilitas, Bapemperda meminta saran dan masukan dari Dinas Sosial Kabupaten Tegal, Bagian Hukum Setda Tegal, Satpol PP dan Difabel Slawi Mandiri (DSM) yang merupakan wadah dari disabilitas di wilayah Kabupaten Tegal.

“Inti Perda ini, diantaranya hak-hak disabilitas bisa terakomodir baik segi perlakukan, saran dan prasarana,” ujar Miftahudin dari Fraksi PKB itu.

Baca Juga: Meneladani Rasulullah untuk Tolong-menolong di Kala Sulit

Menurut dia, dalam Perda tersebut diatur tentang kewajiban untuk nenyediakan sarana dan prasarana bagi disabilitas, baik di peribadatan, wisata, perkantoran, tempat perbelanjaan, dan tempat-tempat umum lainnya. Hingga kini, hak-hak mereka belum disediakan, seperti halnya jalan atau tangga landai, WC disabilitas, dan fasilitas lainnya. Kondisi itu wajib disediakan di setiap bangunan, jika Perda tersebut telah diberlakukan.

“Jika tidak mau menyediakan, maka ada sanksi tegas. Sanksi dari mulai teguran hingga pencabutan izin usaha. Kalau kantor pemerintah harus ada,” tegasnya.

Lebih lanjut dikatakan, Pemkab Tegal juga berkewajiban untuk menganggarkan sarana dan prasarana untuk menfasilitasi disabilitas dalam tiga tahun terakhir. Tidak hanya itu, anggaran juga digunakan untuk para disabilitas dalam meningkatkan keterampilan dan pengetahuan. Dicontohkan, sekolah inklusif bagi disabilitas dan pembinaan untuk keterampilan lainnya yang disediakan pemerintah.

“Sampai saat ini belum ada pembelajaran tentang membaca dengan huruf braile. Termasuk, belajar membaca alquran dengan huruf braile,” terang Miftahudih.***

Editor: Lazarus Sandya Wella


Tags

Artikel Pilihan

Terkini

Terpopuler

Kabar Daerah

x