Network
KABAR TEGAL - Gaduh soal keterlambatan pekerjaan fisik yang terjadi belakangan ini juga menjadi perhatian Sekretaris Pro Jokowi (Projo) Kabupaten Tegal, Rojikin. Dalam keterangan tertulisnya, Rojikin menyebut masalah tersebut akibat komunikasi yang tidak lancar antar stake holder.
“Sering saya katakan dalam berbagai diskusi, bahwa beberapa masalah yang terjadi di Kabupaten Tegal adalah komunikasi yang tidak lancar. Termasuk keterlambatan pekerjaan fisik hingga muncul rekomendasi KPK agar pekerjaan PL dilakukan konsolidasi,” jelas Rojikin.
Pria yang akrab disapa Ustadz Rojik ini juga menyayangkan permasalahan ini seolah dibiarkan terus menjadi blunder, padahal gaduh soal Pekerjaan Penunjukan Langsung (PL) ini sudah terjadi sebelum kedatangan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) ke Kabupaten Tegal.
Baca Juga: Buntut Aksi Demo Warga ke Kantor DPU, Fanani Rekomendasikan Bupati Copot Kadis PUPR
“Dinas hanya pasif dan menunggu. Seharusnya dinas aktif berkomunikasi dengan semua pihak,” tegas Rojikin.
Dirinya menilai, Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (DPUPR) terkesan hanya menunggu untuk melakukan pekerjaan tanpa melihat sisi manfaat dari pekerjaan fisik yang sangat diharapkan oleh masyarakat.
“Sangat pasif, seolah hanya bekerja untuk dirinya sendiri, tidak bertanggung jawab dengan masyarakat yang mengambil manfaat dari hasil pekerjaan itu. Semua seharusnya berfikir tentang asas manfaat,” pungkas Rojikin.
Terpisah, Kepala Dinas DPUPR Hery Suhartono ketika dimintai tanggapan terkait hal tersebut belum memberikan jawaban. Redaksi kabartegal.com telah berulang kali meminta izin untuk wawancara, namun hingga berita ini diturunkan yang bersangkutan belum menyatakan kesediaannya.***
