Network
KABAR TEGAL - Mau tau bagaimana mengelola dan mengkondisikan sebuah daerah agar dapat dikendalikan kondusif?
Akhir-akhir ini Kota Tegal banyak dilanda aksi protes, demo hingga aksi perlawanan hukum seperti mempra-peradilankan lembaga aparat penegak hukum, Kejaksaan dan juga aksi gugatan class action oleh masyarakat Kota Tegal yang merasa hak-haknya terabaikan oleh pemerintah Kota Tegal.
Sebut saja diantara bentuk-bentuk perlawanan masyarakat terhadap kebijakan pemkot Tegal seperti tercampaknya para Pedagang Kaki Lima di Taman Pancasila yang hingga kini nasibnya bak menunggu 'Godot'.
Baca Juga: Lama Tak Terdengar Kabar, Damayanti Wisnu Putranti Tengah Berjuang Melawan Sakit Kanker
Meski pemkot Tegal akhirnya memberikan alternatif relokasi Pedagang Kaki Lima (PKL), tapi tetap saja mendapat pertentangan.
Belum selesai urusan PKL Taman Pancasila (dulu bernama Taman Poci) kini muncul aksi perlawanan terhadap kebijakan pemkot Tegal yang akan menyulap kawasan niaga jalan Ahmad Yani Kota Tegal menjadi semacam kawasan wisata dengan akan menjadikan 'Malioboro'nya Kota Tegal.
Sebagaimana diketahui, kawasan Jalan Ahmad Yani bukan merupakan kawasan lahan kosong tak berpenghuni. Kawasan itu merupakan kawasan pusat perniagaan semenjak jaman "Sepur Lempung" istilah orang Tegal bilang.
Munculnya kebijakan atas nama penataan Jalan Ahmad Yani, banyak yang beranggapan bahwa itu dilakukan tanpa kompromi dengan penghuni wilayah tersebut (pemberitahuan atau sosialisasi, komunikasi/dialog) seperti PKL, Penghuni dan pemilik serta pengusaha sepanjang pertokoan, pekerjaan berjalan hingga saat tulisan ini diangkat.
Baca Juga: Krisdayanti Dipanggil Fraksi PDIP Seusai Blak-blakan Mengenai Gaji Anggota Dewan
Hal ini banyak disebut-sebut masyarakat sebagai proyek pekerjaan yang tanpa didahului dengan perencanaan yang matang bahkan dikatakan tidak melakukan studi kelayakan sebelumnya.
