Network
KABAR TEGAL - Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) Darurat yang mulai diterapkan sejak 3 Juli hingga 2021 di Jawa-Bali, termasuk di Kabupaten Tegal, membuat makin berdampaknya pelaku-pelaku usaha terutama kecil dan menengah.
Di Kabupaten Tegal sendiri, sejak hari pertama PPKM Darurat, sejak pukul 18.00 WIB - 23.00 WIB dilakukan penutupan jalan di ruas jalan utama di Kota Slawi. Ruas jalan utama yang dimaksud salah satunya di kawasan Ruko Slawi yang merupakan jantung perekonomian di kawasan Kabupaten Tegal. Ratusan pelaku usaha di kawasan ini sangat merasakan dampak akibat pemberlakuan kebijakan ini.
Hal ini mendapat perhatian dari PC Ansor Kabupaten Tegal, Wakil Ketua Bidang Sosial Kemasyarakatan Imam Kusaeri menyebut bahwa penutupan jalan di sejumlah jalan utama di Kota Slawi ini menyengsarakan pedagang kecil.
Baca Juga: Hari Pertama PPKM Darurat, PR GP Ansor Desa Tuwel Awasi Prokes di Pasar dan Bagi-Bagi Masker
"Lock down ini menyengsarakan pedagang kecil, seperti warung angkringan, mie ayam, susu jahe, nasi ponggol, dan lainnya. Omset mereka biasanya baru bisa didapat sore hingga malam hari, tapi saat ini sejak pukul 18.00 WIB jalan sudah diblokir, bagaimana mereka bisa dapat pembeli ?," ungkap Kusaeri.
Lebih lanjut, Kusaeri mempertanyakan kebijakan pemerintah daerah ini tidak dibarengi dengan pemberian kompensasi sebagai pengganti pemenuhan kebutuhan pelaku usaha kecil sehari-hari.
"Apa Pemkab Tegal sudah memberi solusi kepada mereka ? Seharusnya kebijakan ini harus diimbangi dengan pemberian kompensasi kepada pedagang yang dirugikan,mereka mencari nafkah untuk keluarga dan sedang ibadah Pemkab Tegal harus berfikir itu," tegasnya.
Baca Juga: Dukung PPKM Darurat, Biznet Beri Bantuan Ribuan Masker Bersama PWI dan Kominfo Kabupaten Tegal
PC Ansor Kabupaten Tegal mendorong pemerintah Kabupaten Tegal untuk dapat memberikan solusi dan jalan keluar kepada para pelaku usaha yang terdampak dari imbas pentupan jalan ini. Penyerapan anggaran penanganan Covid-19 yang masih rendah seharusnya dapat memberikan kompensasi kepada masyarakat terdampak pandemi, khususnya para pelaku usaha kecil dan menengah.
"Anggaran penanganan Covid-19 seharusnya dialokasikan juga untuk membantu masyarakat terdampak, terutama pelaku usaha kecil dan menengah," pungkas Kusaeri.***
