Network
KABAR TEGAL- Kepala Ombudsman Republik Indonesia (ORI) Perwakilan Jawa Tengah Siti Farida, mendesak kepada pemerintah kabupaten/kota menyediakan posko pengaduan terkait bantuan bagi masyarakat terdampak Covid-19.
Pembentukan posko ini diharapkan mampu mengefektifkan pemberian bantuan pemerintah agar lebih tepat sasaran dan merata di seluruh Indonesia, khususnya di Kabupaten/Kota di Jawa Tengah.
Demikian disampaikan Kepala ORI Perwakilan Jawa Tengah dalam rapat Penyampaian Permintaan Data dan Informasi terkait Penanganan Pandemi Covid-19 secara virtual, Senin, 2 Agustus 2021.
Baca Juga: Percepat Vaksinasi, Kapolri Tegaskan Siap Bekerja Sama dengan Semua Pihak
'Bagi Kabupaten/Kota yang belum membuka posko pengaduan, untuk membuatnya yang bisa ditempatkan di Sekretariat Pemkab/Pemkot atau di Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) setempat,” desak Farida.
Pihaknya juga tengah melakukan pemberdayaan Street Level Bureaucracy atau aparat birokrasi yang melakukan akses langsung dengan publik. Untuk itu, Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS) dan koordinasi, menjadi kata kunci yang harus dilaksanakan secara efektif dalam situasi pandemi yang membutuhkan keputusan cepat.
Farida menjelaskan, DTKS merupakan data acuan dalam pemberian bantuan yang berisi profil tingkat kesejahteraan individu dan keluarga. Problematika yang muncul selama ini yakni ketidakakuratan data. Seperti ada masyarakat yang berhak menerima bantuan namun tidak mendapatkan ataupun sebaliknya.
Koordinasi antar instansi yang lamban dalam hal sinkronisasi data dari bidang sosial dan administrasi kependudukan di tingkat pusat dan daerah juga menambah tingkat kegagalan pelaksanaan kebijakan bantuan.
Menurut Farida, respon cepat pemerintah terkait kelemahan akurasi data serta kordinasi sangat diharapkan dalam memperbaiki implementasi kebijakan pemberian bantuan saat ini. Sebab, kondisi pandemi belum bisa dipastikan kapan berakhir.
