Network
KABAR TEGAL- Meski berbagai langkah penagihan Pajak Bumi dan Bangunan, Pedesaan dan Perkotaan (PBB-P2) sudah dilakukan, tetapi piutangnya masih tinggi.
Terbukti, tunggakan pajak yang belum disetor ke Kas Daerah besarannya mencapai Rp 18,5 Milyar dari tahun 2014 sampai 2020 dan belum banyak yang disetorkan.
Untuk itu dilakukan Penandatangaan Satuan Kerja Kusus (SKK) Bantuan Hukum Non Litigasi untuk penagihan piutang Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB-P2).
Baca Juga: Satgas PPKM Mikro Paguyangan Brebes Bagikan Masker pada Karyawan Pabrik
Penandatangan dilakukan antara Kepala Kejaksaan Negeri Brebes dengan Kepala Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) Kabupaten Brebes di Aula Kantor Kejaksaan Negeri Brebes, Jumat, 18 Juni 2021.
Penandatangan SKK Bantuan Hukum Non Litigasi, memberi kewenangan kepada Kejaksaan untuk turun kelapangan menindaklanjuti penagihan.
“Ada kememungkinkan kita langsung turun kelapangan, namun jika tidak memungkinkan karena masih Pandemi Covid-19, maka kami akan panggil mereka yang nunggak,” ujar Kepala Kejaksaan Negeri (Kajari) Brebes Mernawati SH.
Baca Juga: Panglima TNI dan Kapolri Tinjau Vaksinasi di Madiun dan Bangkalan Hari Ini
Meski demikian, kata Mernawati, sebelumnya akan dilakukan pembicaraan secara persuasif terlebih dahulu, dengan prinsip bagaimana dapat mengembalikan uang negara.
Sekda Brebes Ir Djoko Gunawan MT menjelaskan, Langkah persuasive adalah yang terbaik. Artinya, bila ditengarai oknum yang belum menyetorkan pajak agar segera menyelesaikannya dalam waktu yang sudah ditentukan.
