Network
KABAR TEGAL - Gubernur Jawa Tengah Ahmad Luthfi menyatakan akan segera melakukan koordinasi dengan pemerintah pusat dan Kepolisian Daerah (Polda) Jawa Tengah terkait penerapan kebijakan nasional menuju zero over dimension over loading (ODOL). Hal tersebut disampaikan saat kunjungan kerja di Kabupaten Semarang, Jumat, 20 Juni 2025.
Menurut Luthfi, kebijakan zero ODOL bukan hanya menyangkut aspek ekonomi, melainkan juga menyentuh sisi sosial yang berdampak langsung terhadap masyarakat, terutama para pelaku jasa angkutan.
“ODOL ini kan tidak berbicara terkait nilai ekonomi semata, tetapi dampak sosialnya juga yang harus kita pikirkan,” kata Luthfi.
Ia menekankan pentingnya langkah sosialisasi yang menyeluruh kepada masyarakat, terutama kepada para sopir truk, pemilik kendaraan, dan pelaku usaha jasa transportasi, agar kebijakan ini dapat diimplementasikan secara efektif dan diterima di lapangan.
“Nanti saya akan koordinasi dengan Polda, apa saja yang harus kita lakukan. Kebijakan ini harus disosialisasikan dengan baik kepada masyarakat,” ujarnya.
Seperti diketahui, Korps Lalu Lintas Polri mulai menerapkan program nasional bertajuk Indonesia Menuju Zero ODOL per 1 Juni 2025. Dalam implementasinya, program ini dilakukan dengan pendekatan bertahap, yaitu mulai dari sosialisasi, pemberian peringatan, hingga penegakan hukum.
Baca Juga: Marak Soal Usulan Daerah Istimewa Surakarta, Ahmad Luthfi: Kewenangan Pemerintah Pusat
Langkah tersebut tidak hanya sebatas imbauan formal, melainkan juga menyasar pendekatan langsung kepada para pengemudi dan pengusaha transportasi guna mendorong kepatuhan terhadap aturan dimensi dan muatan kendaraan.
Namun demikian, implementasi kebijakan ini tidak berjalan tanpa tantangan. Di sejumlah wilayah di Jawa Tengah, kebijakan zero ODOL mendapat penolakan dari para sopir truk. Protes dan aksi demonstrasi telah terjadi di beberapa daerah seperti Pati, Purwodadi, Karanganyar, Salatiga, Kudus, Klaten, Boyolali, dan Banyumas.
