KABAR TEGAL - Untuk meredam dampak sosial akibat pemutusan hubungan kerja (PHK) terhadap sekitar 10 ribu buruh PT Sri Rejeki Isman Tbk (Sritex) di Kabupaten Sukoharjo, Pemerintah Provinsi Jawa Tengah terus berkoordinasi dengan berbagai pihak lintas sektor.
Gubernur Jawa Tengah, Ahmad Luthfi, menyampaikan bahwa komunikasi intensif dilakukan bersama pemerintah pusat, pemerintah daerah, hingga sektor dunia usaha. Salah satu perusahaan industri tembakau di Kudus bahkan telah menyatakan kesiapannya menampung sekitar 2.000 eks pekerja Sritex.
“Tadi ada yang sudah bisik-bisik ke saya, siap menyerap sekitar 2.000 pekerja,” ujar Luthfi saat mengunjungi PT Djarum Oasis di Kudus, Rabu, 5 Maret 2025.
Baca Juga: Bupati Tegal Tingkatkan Alokasi Belanja Infrastruktur, Fokus Perbaikan Jalan Rusak
Mantan Kapolda Jateng itu juga mengungkapkan bahwa berdasarkan data terbaru, setidaknya ada 22 perusahaan yang siap menerima mantan pekerja Sritex, jika mereka belum terserap di industri lain.
Terkait waktu realisasi penyerapan tenaga kerja tersebut, Luthfi menegaskan bahwa Pemprov Jateng hanya bersifat memfasilitasi, bukan memberikan jaminan penuh.
“Menyalurkan 10 ribu orang itu tidak mudah. Kita pilah, kita analisa satu per satu. Apalagi tidak semua eks karyawan Sritex berdomisili di Sukoharjo, ada juga yang berasal dari luar daerah,” jelasnya.
Pemprov Jateng juga menyiapkan Balai Latihan Kerja (BLK) sebagai alternatif bagi para pekerja yang ingin berwirausaha.
Baca Juga: BI Tegal Siapkan Rp5,071 Triliun untuk Penukaran Uang Baru Ramadan dan Idulfitri 2025
Di sisi lain, Pemprov turut mendorong agar hak-hak pekerja, termasuk pesangon dan jaminan hari tua (JHT), dapat dibayarkan maksimal sebelum Lebaran 2025.