Network
KABAR TEGAL - Kementerian Luar Negeri RI telah melakukan Pertemuan Pleno ke-5 Indonesia-United Nations Consultative Forum (IUNCF) secara hybrid (fisik dan virtual), Jumat, 27 November 2020. Dalam pertemuan ini, Wamenlu RI sampaikan dua pesan kunci untuk penguatan sinergi dan kerja sama strategis Indonesia-PBB melalui kerangka IUNCF yakni pentingnya penguatan forum konsultasi sebagai payung koordinasi inklusif, bersinergi, dan efektif antara Indonesia-PBB dan perlunya Indonesia melihat beberapa area yang dapat ditingkatkan dari transisi kerangka kerja sama United Nations Partnership for Development Framework 2016-2020 menuju United Nations Sustainable Development Cooperation Framework 2021-2025.
“Kerja sama yang kuat antara Pemerintah RI dan United Nations Resident Coordinator (UNRC) sangat penting untuk memastikan pemulihan negara dari pandemi Covid-19 secara cepat dan juga pencapaian tujuan pembangunan berkelanjutan Sustainable Development Goals (SDGs),” ujar Wakil Menteri Luar Negeri RI Mahendra Siregar, saat membuka acara.
Senada dengan Wamenlu RI, Dirjen Kerja Sama Multilateral juga sampaikan bahwa kemitraan yang kuat antara Indonesia dan PBB harus lebih kuat dari sebelumnya, demi mengatasi dampak pandemi Covid-19. Pemerintah Indonesia dan badan-badan PBB akan terus bekerja sama untuk memastikan akses ke sumber daya, bantuan teknis, dan keterlibatan penelitian dalam penanganan pandemi.
Baca Juga: WHO Peringatkan Tetap Waspada Bahkan Jika Kasus COVID-19 Menurun
Sementara itu, UNRC Indonesia menekankan bahwa Covid-19 tidak mengenal batas, kondisi ekonomi, etnis, keyakinan, atau ideologi politik. Karenanya, vaksin Covid-19 harus dilihat sebagai barang untuk publik yang dapat diakses dan terjangkau oleh semua orang, di mana pun.
Pertemuan Pleno ke-5 IUNCF yang dipimpin oleh Direktur Jenderal Kerja Sama Multilateral Kemlu RI Febrian A. Ruddyard dan UN Resident Coordinator Indonesia Valerie Julliand ini melaporkan dua Working Group di bawah kerangka IUNCF yakni Working Group 1 on Information Sharing and Cooperation Development (WG I) dan Working Group 2 on Administration (WG II) dan dihadiri oleh 34 perwakilan dari K/L dan 21 badan-badan khusus PBB di Indonesia.
IUNCF merupakan mekanisme kemitraan strategis yang digagas Pemerintah Indonesia dan badan PBB di Indonesia pada tahun 2013 dengan tujuan memperkuat kerja sama dan koordinasi kemitraan antara Indonesia dengan PBB. IUNCF menyatukan perwakilan dari semua pemangku kepentingan utama dalam Pemerintah RI dan Country Team PBB di Indonesia guna membahas penguatan kerja sama Indonesia-PBB yang efektif, transparan, berorientasi tujuan.
Baca Juga: Kementerian ESDM Raih Emas dan Geoportal Terbaik Bhumandala Award
